TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

DLHK Denpasar Gencarkan Monitoring Perwali Pengurangan Sampah Plastik

12/02/2019 - 15:18 | Views: 1.68k
Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Perwali Nomor 3 tahun 2018 di beberapa toko. Swalayan serta warung di Kota Denpasar, Seasa (12/2/2019).(FOTO IST/TIMES Indonesia).

TIMESJATIM, DENPASAR – Guna memastikan ketaatan para pelaku usaha dan konsumen dalam mengurangi sampah plastik, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar (DLHK Denpasar) gencar melakukan monitoring terhadap penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik.

Monitoring dilaksanakan dengan menyasar toko dan sekolah di kawasan Kota Denpasar, Selasa (12/2/2019). Dimulai dari Clandys Gatot Subroto, Krisna oda Boutque, Toko/Warung di wilayah Hayam Wuruk, Warung Master Chef, Dewata Kaos, serta SMPN 8 Denpasar.

Hasil dari monitoring, sebagian besar toko, swalayan, serta warung telah mentaati Perwali Nomor 36 tahun 2018 ini. Namun demikian, masih ditemukan toko yang belum memasang sarana sosialisasi pengurangan sampah plastik.

Kabid Pengolahan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kota Denpasar, I Ketut Adi Wiguna mengatakan, saat ini baik konsumen dan produsen telah mendukung penerapan Perwali Nomor 36 tahun 2018 tentang pengurangan sampah plastik ini.

"Walaupun ada yang masih belum memasang sarana sosialisasi tentu akan disiapkan oleh yang bersangkutan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, pembinaan dan monitoring oleh DLHK Denpasar gencar dilaksanakan guna terus memberikan pemahaman dan edukasi bagi masyarakat agar mengurangi penggunaan plastik.

Sampah plastik kini telah menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia. Ketika disinggung terkait pelanggar, pihaknya mengaku akan terus melaksanakan pembinaan secara bertahap. Namun demikian tindakan tegas juga akan dilaksanakan jika masih ada yang membandel.

“Bagi yang membandel kita akan berikan sanksi,” kata Adi Wiguna.

Sanksi tersebut bersifat administrasi. Sebagai tahap awal para pelanggar akan diberikan pemahaman, dilanjutkan dengan pemanggilan serta penandatanganan komitmen bersama.

Jika nanti setelah penandatanganan komitmen masih ditemukan pelanggaran, kata dia, akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan atau mengevaluasi rekomendasi lingkungan saat perpanjangan izin.

“Kita masih tahap perancangan bahwa ketaatan terhadap Perwali Nomor 36 Tahun 2018 ini merupakan syarat untuk mendapatkan rekomendasi lingkungan dalam rangka pengurusan izin usaha di DPMPTSP Kota Denpasar, dan besar harapan semua pjhak dapat mentaati dan bersama-sama mengurangi sampah plastik,” jelasnya. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Muhammad Khadafi
Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Sholihin Nur
Copyright © 2019 TIMES Jatim
Top

search Search