TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Berita

Dalami Kasus Suap E KTP, KPK RI Periksa Tiga Anggota DPR RI

21/08/2019 - 14:31 | Views: 10.97k
Febri Diansyah Kabiro Humas KPK RI. (FOTO: Dok.TIMES Indonesia)

TIMESJATIM, JAKARTA – Tiga anggota DPR RI dipanggil penyidik KPK RI untuk menjadi saksi terkait kasus suap pengadaan E-KTP.

Ketiganya adalah, Khatibul Umam Wiranu, Teguh Juwarno, Wa Ode Nurhayati. Mereka akan diperiksa dalam hal ini untuk tersangka PLS, selaku Mantan Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra.

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah  hari ini untuk kasus yang sama KPK juga akan memeriksa dua saksi lainya dari unsur Swasta. Yakni, Notaris dan PPAT, Amelia Kasih dan Komisaris Utama PT. BPR Kencana, Junaidi.

"Hari ini ada lima saksi yang akan diperiksa KPK, tiga diantaranya dari Anggota DPR RI," kata Febri kepada Wartawan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Dalam kasus ini, sebelumnya, Penyidik KPK sudah menetapkan empat orang sebagai tersangka: MSH (Anggota DPR RI 2014-2019), ISE (Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI), HSF (Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT), dan PLS (Direktur Utama PT. Sandipala Arthaputra).

Empat orang tersebut disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Febri menambahkan, KPK menangani kasus KTP Elektronik ini secara cermat dan berkesinambungan, mulai dari penetapan tersangka pertama untuk Sugiharto pada April 2014 dan Irman pada September 2016, dan persidangan perdana untuk terdakwa Irman dan Sugiharto pada Maret 2017. Semua proses tersebut memang membutuhkan waktu yang panjang karena KPK harus melakukan penanganan perkara dengan sangat hati-hati dan bukti yang kuat. Dalam kasus ini juga KPK sudah memproses seorang pelaku yang sedang menjabat sebagai Ketua DPR-RI.

"KPK RI bertekad untuk terus mengusut kasus ini, yaitu pihak lain yang memiliki peran dalam perkara ini dan juga mendapatkan aliran dana. KPK sangat memperhatikan perkara ini, selain karena kerugian negara yang sangat besar, kasus korupsi yang terjadi juga berdampak luas pada masyarakat," kata Febri Diansyah Kabiro Humas KPK RI. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Edy Junaedi Ds (MG-57)
Editor : Wahyu Nurdiyanto
Publisher : Sofyan Saqi Futaki
Sumber : TIMES Jakarta
Copyright © 2019 TIMES Jatim
Top

search Search