TIMES Indonesia
Building - Inspiring - Positive Thinking
Ekonomi

Ini Penjelasan Menteri Rudiantara Terkait Pungutan Pajak Selebgram

12/01/2019 - 18:33 | Views: 25.59k
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara saat menghadiri peresmian gerai baru Starbucks di Kuta, Bali, Sabtu (12/1).(FOTO Khadafi/TIMES Indonesia).

TIMESJATIM, BADUNG – Terkait tentang dikenainya para pekerja seni di dunia maya, termasuk media sosial seperti Instragram yang dikenal selebgram untuk dikenakan membayar pajak. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan, bahwa menurutnya orang yang berbisnis di Indonesia dan mempunyai pendapatan semuanya juga harus membayar pajak.

"Kalau menurut saya orang yang berbisnis di Indonesia dan mempunyai pendapatan, yang berarti mempunyai nilai tambah semua juga harus ada pajaknya," ucapnya, Sabtu (12/1/2019) sore, di Kuta, Bali.

Namun, menurut Menteri Rudiantara, hanya pajaknya dibatasi seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena pemerintah mempunyai keberpihakan.

"Hanya pajak itu dibatasi, kita juga harus punya keberpihakan, untuk kelas UMKM pajaknya iya pajak final, bahkan diturunkan oleh Bapak Jokowi. Jadi setengah persen itu kan artinya keberpihakan pemerintah kepada Usaha UMKM tapi tetap kena pajak. Apalagi yang besar, juga harus bayar pajak dong," imbuhnya.

Terkait selebgram, Menteri Rudiantara malah menanyakan kembali hal itu selebritisnya atau platformnya, dan tentunya semua ada aturannya.

"Itu orangnya atau platformnya? Tentu ada aturannya, yang lebih mengerti adalah dari teman-teman pajak. Kalau saya fokusnya kepada platform. Karena platform-nya saya bisa tata. Kalau kepada platformnya saya membantu Kementerian Keuangan, sehingga platformnya (Seperti) google, dan google bayar pajak. Saya bantuin karena platformnya bisa saya undang bisa saya ajak bicara," paparnya.

"Kalau individu atau selebriti, misalkan yang memanfaatkan media sosial, Instragram atau apa. Nanti saya bisa menjadi Menteri yang ngurusi selebriti-selebriti," candanya.

Menurut Menteri Rudiantara, sebetulnya hal itu adalag kebijakan Kementrian Keuangan yang belaku secara umum. 

"Kalau menurut saya, kebijakannya Kementerian keuangan memang berlaku umum. Jadi tidak dibedakan lagi sebetulnya aktivitas ekonomi yang digital maupun yang non digital. Yang konvensional bayar pajak, masak yang digital nggak. Jadi semuanya harus sama dong," jelasnya.

"Tapi pemerintah juga sangat mengerti dan membantu, mendukung mengeluarkan kebijakan keberpihakan terhadap UMKM yang menurunkan PPH setengah persen," ujar Menteri Rudiantara.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Jurnalis : Muhammad Khadafi
Editor : Yatimul Ainun
Publisher : Sholihin Nur
Copyright © 2019 TIMES Jatim
Top

search Search